Pengusaha nasional yang juga dikenal sebagai pakar geopolitik Indonesia, Mardigu Wowiek Prasantyo, baru-baru ini mengambil langkah besar dalam dunia politik Indonesia dengan mendaftarkan diri sebagai calon presiden dalam konvensi yang diadakan oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat Desa (MPRD RI). Pendaftaran ini berlangsung pada Senin, 2 Oktober 2023, di Gedung Djoang 45, Jalan Menteng Raya 31.

Mardigu Wowiek Prasantyo, yang dikenal sebagai pemilik puluhan unit usaha mulai dari tingkat UKM hingga korporasi, merasakan potensi ekonomi di desa yang belum optimal. Menurutnya, desa adalah basis ketahanan nasional yang perlu menjadi prioritas dalam pembangunan nasional.

“Desa-desa seringkali terabaikan dalam agenda nasional. Dengan keterbatasan akses terhadap sumber daya dan perhatian pemerintah pusat, desa tidak menjadi prioritas dalam pembangunan,” ujarnya di Jakarta (4/10).

Mardigu menyoroti pentingnya Dana Desa, yang diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014, sebagai cara untuk memberikan akses yang lebih besar kepada pemerintah desa terhadap sumber daya lokal mereka. Dana ini memungkinkan desa untuk berperan aktif dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya.

Namun, menurut Mardigu, meskipun Dana Desa sudah ada selama hampir 10 tahun, proses distribusi dan pengawasan anggaran tersebut belum optimal. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mendaftar sebagai calon presiden melalui MPRD RI dengan harapan dapat membawa idealismenya dalam membangun desa menjadi kenyataan melalui kebijakan-kebijakan formal.

“Banyak yang bisa kita lakukan di desa, namun seringkali terhambat oleh regulasi. Ini yang ingin kita perbaiki,” tambahnya.

MPRD RI adalah sebuah asosiasi yang menggabungkan semua elemen kekuatan desa, mewakili lebih dari 86.000 desa melalui organisasi seperti APDESI, ABPEDNAS, ABPEDSI, FK-BPD, dan PEEMDES.

Gerakan ini berawal dari Gerbangsari, Gerakan Membangun Desa Mandiri yang telah aktif dalam melakukan edukasi dan pembinaan desa sejak tahun 2007. Gerakan tersebut telah berhasil menggagas alokasi dana sekitar 1.4 miliar rupiah per desa per tahun.

Saat ini, gerakan desa mandiri semakin agresif dengan kampanye bertajuk “#DesaKayaNegaraBerjaya” di bawah naungan MPRD RI, dengan usulan alokasi dana desa sekitar 35 miliar rupiah per desa. Ini diharapkan akan membawa dampak jangka panjang di mana desa tidak lagi memerlukan anggaran dari pemerintah pusat dan dapat mandiri melalui Bank Desa Mandiri (BUMDES atau KSP).

Selain itu, MPRD RI juga mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan konvensi untuk calon presiden tahun 2024. Dalam konvensi ini, para wakil desa yang berjumlah 86.000 akan menjadi juri yang menentukan siapa yang akan mereka pilih untuk mewakili suara rakyat desa. Komite Steering dalam konvensi tersebut akan melibatkan tokoh-tokoh nasional.