KOTA BEKASI – Komisi Nasional Disabilitas (KND) Republik Indonesia, Deka Kurniawan mendorong pemerintah daerah agar serius dan bersunggug-sungguh menangani Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), pada diskusi publik yang diselenggarakan oleh Komunitas Media Online Indonesia, Jum’at (17/6/2022).
Beliau juga menyatakan sangat mengapresiasi atas terselenggaranya diskusi publik bertajuk ‘Bekasi Menuju Kota Ramah Inklusi’
ya di prakarsai oleh Komunitas Media Online Indonesia (Komodo) seri ke 3 yang berlangsung di Balelo Food Garden, Margahayu, Bekasi Timur.
“Karena untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas, salah satunya adalah hak informasi. Dan yang menguasai Informasi hari ini kan media. Ketika media menyelenggarakan kegiatan yang menunjukkan keberpihakannya kepada penyandang disabilitas, kita harus dukung, dan dorong,” katanya.
Deka berharap Informasi berupa pesan-pesan penting tentang pendidikan ramah inklusi, khususnya Anak Berkebutuhan Khusus harus terus disampaikan melalui elaborasi media, sehingga dapat diketahui oleh masyarakat luas.
Bekasi, dari dulu hingga sekarang, menjadi salah satu target Deka dalam mengupayakan salah satu kota yang ramah inklusi.
Menurut beliau Pemerintah sendiri pun tidak masa bodo, berupaya memberikan informasi terkait ABK. Namun hal ini belum banyak didukung dengan instrumen pemerintah daerah.
Bahkan kalau dibandingkan, dari Aceh sampai Papua, jangankan Perda, tahu tentang ABK (anak berkebutuhan khusus) pun tidak.
“Maka tidak heran,” kata Deka, “sering terjadi kasus kasus diskriminasi.”
“Kota Bekasi sebetulnya secara objektif dukungannya ada, komitmennya juga ada, bahkan yang unik di kota Bekasi sebelum adanya Perda No.16 tahun 2016 mereka sudah ada Perwal 2018.” Ujar Wakil Ketua KDN yang pernah dilantik tahun 2021 yang lalu.
Deka mengungkapkan, pernah ada sejarah kegiatan yang dilakukan oleh seluruh stakeholders. Mengangkat upaya percepatan Perwal.
“Waktu itu dari dinas terkait yang hadir, itu saya baca semuanya yang dikeluarkan yang manis manis, padahal kalau saya dengar tadi yang dipaparkan, sekolah inklusi lama-kelamaan akan punah,” kata Deka.
Oleh karena itu, pihaknya akan membawa data-data seputar permasalahan sekolah inklusi untuk melakukan audiensi dengan Plt Walikota Bekasi.
“Makanya kalau seandainya saya ke sana gak bawa data ya semuanya nyaris manis saja. Kalau KND Kita lakukan pendekatan yang humanis. Perannya menjembatani itu yang akan kami lakukan,” tambahnya.
Dirinya berharap, KND mampu mendorong pemerintah daerah agar bergerak lebih sungguh-sungguh karena KND memiliki mandat langsung dari presiden.
“Biasanya kalau kita (KND) dorong, Pemda akan mau bergerak lebih cepat dan sungguh-sungguh. Karena kita dapat mandat langsung dari presiden,” katanya.
Jika melihat Undang-undang dan Perda, masyarakat dan dunia usaha mempunyai kewajiban untuk ramah inklusi.
“Tapi mereka belum tahu. Padahal bisa kena sanksi. Oleh karena itu sosialisasi ini harus masif. Seefektif mungkin. Karena selama ini terkait stigma. Dalam Undang-undang No.8 tahun 2019, padahal jangan sampai terjadi stigma. Karena berhubungan dengan hak dasar lain. Misal kesejahteraan dan memperoleh pendidikan,” katanya.
Baca juga : Luar biasa pesepedah asal Magelang berangkat haji dengan menggowes sepedah
“Makanya LSM, media berperan strategis. KND biasanya akan minta follow up langsung dari Pemda. Dan menjembatani pemerintah dengan masyarakat,” pungkasnya.*
