Di sadur dari tulisan Bachtiar Nasir – KETUM JATTI (Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia)

Jakarta, 14 Mei 202, Mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo dari jabatan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I ke posisi Staf Khusus KSAD, hanya sekitar tiga bulan setelah ia dilantik, mengejutkan publik. Kejutan makin besar karena keputusan Panglima TNI tersebut dibatalkan sehari kemudian; seluruh pejabat yang ikut dimutasi pun kembali ke jabatan semula.

Spekulasi pun merebak. Di ruang publik muncul dugaan keterkaitan antara mutasi Kunto dan sikap sang ayah, Jenderal (Purn) Tri Soetrisno, yang bersama sejumlah purnawirawan TNI menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak layak menjabat. Protes para purnawirawan dinilai “terlambat”, menimbulkan tanya: apa agenda di baliknya, dan mengapa ada kekhawatiran Gibran bakal menggantikan Presiden Prabowo?

“Kesalahan Administrasi” yang Dipertanyakan

Alasan resmi pembatalan mutasi disebut sebagai “kesalahan administrasi”. Padahal, sebagai institusi berdisiplin tinggi, TNI lazimnya memiliki proses verifikasi berlapis. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya “otoritas di atas otoritas” yang bukan hanya memutuskan, tetapi juga menganulir mutasi tersebut.

Bagi Bachtiar Nasir, dinamika ini justru memperlihatkan bahwa Presiden Prabowo memiliki kendali penuh—menepis anggapan dirinya sebagai presiden boneka. “Batalnya mutasi Kunto adalah fakta Prabowo memegang kemudi,” tulisnya.

Rangkaian Kebijakan Tegas

Pembatalan mutasi dianggap seiring dengan deretan kebijakan yang disebut “otentik, orisinil, dan mandiri”:

1. Penghentian pagar laut PIK-2 di pesisir Tangerang.

2. Pencabutan beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai bermasalah.

3. Perpres No 5/2025: pengambilalihan paksa jutaan hektare lahan perkebunan ilegal.

4. Pengusutan dugaan korupsi di entitas tekstil Sritek yang dikaitkan dengan “geng naga”.

Langkah-langkah itu, menurut Bachtiar, mengikuti strategi tiga tahap ala Prabowo: (1) menerbitkan regulasi untuk merebut aset negara, (2) mengganti “pemain lama” yang dianggap menghambat, dan (3) secara sistematis menurunkan pengaruh kekuatan yang kerap menjadi “trouble maker”.

Satu Matahari di Langit Kekuasaan

Prinsip “tak ada matahari kembar” disebut menjadi fondasi kepemimpinan Prabowo. “Adanya satu kepemimpinan otoritatif bukan sekadar harapan rakyat, tapi keniscayaan,” tegas Bachtiar. Ia menilai publik masih membutuhkan waktu, namun kasus mutasi Kunto memberi sinyal kuat bahwa Prabowo memang “the real presiden”.

Dukungan rakyat, lanjutnya, tetap krusial agar agenda penertiban dan pembenahan negara dapat berlanjut—mulai dari reformasi agraria hingga penegakan hukum terhadap pelanggaran besar.