Ahadtimes.id, Jakarta — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI menggelar Media Gathering di CGV FX Sudirman, Jakarta, Jumat (21/11/2025), sebagai langkah strategis untuk mengamplifikasi publikasi program, kebijakan, serta capaian penting penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Acara ini mengusung tema “Sertifikasi Halal untuk Kemandirian Ekonomi: Kontribusi BPJPH dalam Mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.”

Dalam sambutannya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dr. Muhammad Qodari menegaskan bahwa penguatan ekosistem halal merupakan bagian integral dari agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo sebagaimana dituangkan dalam RPJMN 2025–2029. Ia menyatakan bahwa sertifikasi halal bukan hanya urusan regulasi, tetapi merupakan fondasi penting untuk membangun ekonomi Indonesia yang berdaulat dan berdaya saing global.

Qodari mengapresiasi capaian BPJPH yang telah menerbitkan lebih dari 3 juta sertifikat halal hingga November 2025, mencakup sekitar 10 juta produk UMKM di seluruh Indonesia. Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) juga dilaporkan hampir mencapai 100% pada akhir November, dari target 1 juta sertifikat halal gratis bagi pelaku UMK.

Ia juga menyoroti percepatan kolaborasi antara BPJPH dan berbagai lembaga strategis. BPJPH kini berkoordinasi dengan 114 Lembaga Pemeriksa Halal, 34 lembaga pelatihan, 336 lembaga pendamping PPH, 1.700 auditor halal, serta lebih dari 107.000 pendamping proses produk halal di seluruh Indonesia.

Menurut Qodari, sertifikasi halal telah menjadi syarat mutlak agar produk Indonesia dapat diterima lebih luas di pasar global. Laporan State of the Global Islamic Economy 2024–2025 menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga indikator ekonomi Islam global, dengan nilai ekspor halal mencapai 12,33 miliar dolar AS.

“Halal adalah pintu masuk produk Indonesia ke pasar internasional. Bahkan negara-negara besar seperti China, India, hingga Brasil sangat agresif dalam menggarap industri halal,” ujarnya.

Babe Haikal: Halal Bukan Sekadar Agama, Tetapi Lifestyle dan Mesin Pertumbuhan Ekonomi

Kepala BPJPH RI, Dr. Ahmad Haikal Hasan (Babe Haikal), menegaskan bahwa halal kini telah menjadi gaya hidup dan standar global, bukan sekadar isu keagamaan. Ia memaparkan berbagai perspektif dunia terhadap halal — dari Eropa yang menyebutnya “elite food” hingga Amerika yang menyebut halal sebagai simbol health and quality.

Haikal juga menuturkan pengalamannya saat mengunjungi fasilitas industri halal di Rusia. Salah satu pabrik besar di sana bahkan hanya memproduksi produk halal sejak pertama berdiri karena alasan pasar global yang lebih luas. “If we produce halal, every country will accept it,” ujar Haikal menirukan pernyataan pengelola pabrik tersebut.

Ia menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto menempatkan sektor halal dalam dua poin penting Asta Cita dan mengarahkan halal sebagai growth economic engine nasional.

“UMKM harus dimudahkan, bukan dipersulit. Warteg, warung padang, warung rumahan — semua harus bisa bersaing dengan produk luar negeri yang masuk dengan logo halal besar dan kemasan menarik,” tegas Babe Haikal.

BPJPH, kata Haikal, berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% melalui akselerasi industri halal nasional yang terstruktur dan inklusif.

Kolaborasi Nasional: Halal sebagai Pendorong Diplomasi dan Kedaulatan Ekonomi

Media Gathering ini juga mempertegas pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga halal, dan media sebagai mitra strategis. Qodari menilai bahwa tema halal memiliki potensi diplomasi yang besar, mengingat pertumbuhan negara-negara yang tergabung dalam forum H20 (Halal 20) yang terus meluas hingga diproyeksikan menjadi H60.

“Halal bukan hanya urusan ekonomi dan agama, tetapi juga instrumen diplomasi global. Indonesia harus menjadi pemain utama,” tegasnya.

Dengan populasi muslim dunia lebih dari 2 miliar jiwa dan tren pertumbuhan ekonomi halal global yang mencapai nilai transaksi Rp21 ribu triliun, Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi pusat industri halal dunia.

Media Gathering BPJPH 2025 menegaskan bahwa sertifikasi halal adalah strategi kunci Indonesia menuju kemandirian ekonomi dan pencapaian Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan dukungan penuh pemerintah, sinergi lintas lembaga, dan percepatan layanan halal berbasis digital, Indonesia terus memperkuat posisinya sebagai kekuatan besar dalam ekonomi halal global. (RAM)