Partisipasi aktif Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam proses transisi perdamaian di Gaza mendapat apresiasi dari Tokoh Nasional, Babe Haikal. Ia menilai langkah diplomasi yang ditempuh pemerintah menunjukkan konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina di panggung internasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Babe Haikal saat menjawab pertanyaan media di ruang kerjanya terkait keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace, badan internasional yang dirancang untuk mengawal proses transisi, stabilisasi, dan rekonstruksi perdamaian di Gaza.

Menurutnya, keterlibatan Indonesia bukan sekadar simbolik, melainkan bentuk peran strategis dalam memastikan proses perdamaian tidak mengabaikan kedaulatan dan hak dasar bangsa Palestina.

“Lebih baik mana menjadi penonton atau pemain bahkan jadi wasit untuk menjadi penengah bagi perdamaian di Palestina guna melindungi bangsa Palestina mendapatkan haknya sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat,” ujar Babe Haikal, Rabu (28/1/2026).

Ia menegaskan, rangkaian diplomasi yang dijalankan Presiden Prabowo mencerminkan sikap Indonesia yang konsisten menempatkan isu Palestina sebagai prioritas kebijakan luar negeri. Selain itu, langkah tersebut juga memperkuat posisi Indonesia dalam mendorong ketertiban dunia melalui kerja sama internasional dan dialog konstruktif.

Babe Haikal juga menyoroti rekam jejak Prabowo dalam membela Palestina yang dinilai telah berlangsung lama dan tidak berubah sejak sebelum menjabat presiden. Ia mengaitkan sikap tersebut dengan amanat konstitusi.

“Perhatikan Pembukaan UUD 1945 alinea pertama, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan. Juga Sila Pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Itu yang terus diperjuangkan Pak Prabowo,” katanya.

Konsisten Dorong Jalur Diplomasi
Komitmen Prabowo dalam mendorong penyelesaian konflik Gaza melalui jalur diplomasi telah terlihat sejak menjabat Menteri Pertahanan periode 2019–2024.

Dalam berbagai forum internasional, ia secara terbuka menyatakan kesiapan Indonesia terlibat dalam misi kemanusiaan.

Dalam forum IISS Shangri-La Dialogue 2024 di Singapura, Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia mengirim bantuan kemanusiaan, tenaga medis, hingga pasukan penjaga perdamaian apabila diminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia juga menyatakan kesiapan mengevakuasi dan merawat hingga 1.000 warga Palestina yang terluka jika situasi memungkinkan.

Pada Juni 2024, Prabowo juga menghadiri KTT Call for Action: Urgent Humanitarian Response for Gaza di Amman, Yordania. Dalam forum tersebut, ia kembali menegaskan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina sebagai solusi nyata konflik.

Diplomasi Meningkat Saat Menjabat Presiden

Upaya diplomasi terkait Palestina semakin intensif setelah Prabowo dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam enam bulan pertama masa jabatannya, ia aktif membangun komunikasi dengan sejumlah pemimpin dunia untuk mendorong solusi bersama bagi perdamaian Gaza.

Pada Desember 2024, Prabowo bertemu Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi guna membahas langkah konkret perdamaian. Ia kembali menegaskan dukungan terhadap solusi dua negara.

Langkah tersebut berlanjut melalui kunjungan diplomatik ke Uni Emirat Arab dan Turki pada April 2025. Dalam pidato di Parlemen Turki, Prabowo mengajak negara-negara yang memiliki komitmen pada keadilan global untuk berkolaborasi memperjuangkan solusi jangka panjang bagi Palestina.

Di Sidang Umum PBB ke-80 di New York pada September 2025, Prabowo kembali menegaskan bahwa solusi dua negara merupakan satu-satunya jalan menuju perdamaian sejati antara Palestina dan Israel.

Sebulan berselang, ia menghadiri forum di Sharm El Sheikh, Mesir, untuk berdialog dengan para pemimpin dunia dan menyaksikan penandatanganan kesepakatan penghentian perang di Gaza.

Memasuki Januari 2026, Presiden Prabowo turut mengikuti penandatanganan piagam Board of Peace di sela pertemuan tahunan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss. Keikutsertaan Indonesia dalam badan tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan proses transisi dan rekonstruksi Gaza berjalan dengan tetap menjamin hak-hak rakyat Palestina.