JAKARTA — Penolakan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) terhadap penggunaan wilayah mereka untuk operasi militer Amerika Serikat (AS) terhadap Iran dinilai sebagai penanda perubahan penting dalam dinamika geopolitik Timur Tengah.

Ketua Umum Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI), KH Bachtiar Nasir, menyebut langkah tersebut sebagai sinyal menguatnya otonomi strategis negara-negara Teluk dalam menentukan arah kebijakan keamanan kawasan.

“Keputusan negara-negara Teluk untuk menutup wilayah darat, laut, dan udara mereka dari operasi militer terhadap Iran bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menunjukkan kemandirian strategis kawasan,” ujar Bachtiar Nasir dalam keterangannya, Sabtu (31/1/2026).

Berdasarkan laporan Saudi Press Agency (SPA), pada 27 Januari 2026 Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) menyampaikan langsung kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian bahwa Kerajaan Arab Saudi tidak akan mengizinkan wilayahnya digunakan untuk serangan militer terhadap Iran oleh pihak mana pun.

Menurut Bachtiar, sikap tersebut menunjukkan bahwa stabilitas kawasan kini menjadi prioritas utama di atas tekanan kekuatan eksternal. Ia menilai pendekatan baru ini mencerminkan pergeseran orientasi kebijakan keamanan di kawasan Teluk.

Sikap serupa juga ditegaskan Uni Emirat Arab. Melalui pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri UEA (MoFA UAE) pada 26 Januari 2026, Abu Dhabi menegaskan komitmen netralitas dan menolak keterlibatan wilayah nasionalnya dalam eskalasi konflik militer.

Bachtiar menilai keputusan Arab Saudi dan UEA didorong pertimbangan strategis jangka panjang, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional masing-masing negara.

“Ini bukan soal membela Iran secara ideologis, melainkan melindungi masa depan ekonomi dan stabilitas kawasan,” ujarnya.

Ia menambahkan, potensi konflik terbuka dinilai dapat mengganggu agenda transformasi ekonomi negara-negara Teluk, termasuk proyek-proyek strategis dalam kerangka Visi 2030. Menurutnya, iklim investasi yang selama ini dijaga ketat bisa terdampak jika eskalasi militer terjadi.

“Perang terbuka akan merusak iklim investasi yang selama ini menjadi fondasi pembangunan mereka,” kata Bachtiar.

Lebih lanjut, ia menilai penolakan akses wilayah tersebut juga membawa konsekuensi langsung terhadap perencanaan militer AS di kawasan Timur Tengah. Tanpa dukungan logistik dari negara-negara Teluk, operasi militer dinilai akan menghadapi tantangan yang lebih kompleks.

“Tanpa dukungan logistik dari negara-negara Teluk, Amerika Serikat menghadapi dilema operasional yang tidak ringan,” ujarnya.

Bachtiar juga menekankan bahwa perkembangan geopolitik ini perlu dicermati secara serius oleh Indonesia. Ia mendorong adanya peran lebih aktif dan solidaritas yang lebih kuat dari negara-negara dunia Islam dalam merespons perubahan peta kekuatan global.

“Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton. Perubahan peta kekuatan global ini menuntut kepemimpinan dan solidaritas yang lebih nyata dari dunia Islam,” kata dia.