JAKARTA — Pengukuhan Pengurus Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2025–2030 di Masjid Istiqlal, Sabtu (7/2/2026), menjadi penanda penting arah baru relasi ulama dan umara di Indonesia. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam acara tersebut dinilai tidak sekadar simbol keagamaan, melainkan juga pesan politik tentang posisi strategis ulama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan bahwa persatuan antara ulama dan umara merupakan fondasi utama bagi kemajuan bangsa. Menurutnya, stabilitas dan kemakmuran hanya dapat dicapai jika persatuan dan perdamaian dijaga secara konsisten.

“Hari ini adalah lambang dari bersatunya ulama dengan umara. Kalau ulama dan umara bersatu, insyaallah bangsa kita akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang makmur,” ujar Prabowo.

Namun, pesan persatuan tersebut sekaligus memunculkan diskursus klasik: bagaimana menjaga kedekatan ulama dan negara tanpa mengorbankan independensi moral ulama.

Ulama nasional KH Bachtiar Nasir menegaskan bahwa relasi ulama–umara harus dipahami sebagai kemitraan strategis yang sehat, setara, dan kritis. Menurutnya, ulama tidak boleh terjebak menjadi sekadar simbol legitimasi kekuasaan.

“Saya melihat kepengurusan MUI periode ini diisi oleh orang-orang yang, insyaallah, memiliki semangat juang untuk umat dan bangsa. Ulama harus tetap menjadi penjaga nilai, penuntun moral, dan pengingat bagi negara,” kata Bachtiar Nasir saat ditemui di Masjid Istiqlal.

Ia memaknai pesan Presiden Prabowo sebagai ajakan agar ulama dan umara tidak saling berhadap-hadapan, tetapi berjalan beriringan dalam tujuan kebangsaan. Meski demikian, Bachtiar menekankan bahwa persatuan tidak boleh dimaknai sebagai pembungkaman kritik.

“Ulama harus menjaga jarak etik dengan kekuasaan. Justru di situlah letak kemuliaan ulama, bersatu dalam tujuan, tetapi tetap merdeka dalam sikap,” ujarnya.

Bachtiar meyakini relasi ulama–umara yang diharapkan Presiden dapat terwujud tanpa mengorbankan independensi MUI, selama masing-masing pihak memahami batas perannya. Menurutnya, ketika ulama kehilangan daya kritis, relasi tersebut berubah menjadi relasi kuasa, bukan kemitraan.

“Ulama bersuara bukan untuk melawan negara, tetapi untuk menyelamatkan negara,” tegasnya.

Ia juga menilai penguatan komunikasi strategis menjadi langkah paling realistis untuk memperkuat relasi ulama–umara ke depan. Kolaborasi, menurutnya, tidak boleh berhenti pada seremoni simbolik, tetapi harus diwujudkan dalam dialog yang jujur, terbuka, dan berkelanjutan.

Dalam konteks itu, Bachtiar menyoroti peran alumni Timur Tengah yang tergabung dalam Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI). Pengalaman lintas peradaban yang dimiliki alumni Timur Tengah dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara idealisme keislaman dan realitas kenegaraan.

“Di situlah peran JATTI, membantu MUI menghadirkan wajah Islam yang moderat, matang, dan berwibawa,” katanya.

Relasi ulama–umara yang sehat, lanjut Bachtiar, juga tercermin dalam sikap MUI terhadap isu Palestina. Ia menilai MUI tetap konsisten dan tegas membela Palestina meski berhadapan dengan kepentingan geopolitik global.

“Sikap MUI menunjukkan bahwa ulama tidak kehilangan keberpihakan pada keadilan,” ujarnya.

Terkait perbedaan sikap antara MUI dan pemerintah dalam isu Board of Peace, Bachtiar memandang hal tersebut sebagai bukti kedewasaan relasi ulama–umara. Menurutnya, perbedaan pandangan adalah hal wajar selama tujuan besarnya tetap sama.

“Inilah esensi relasi ulama–umara yang dewasa: bersatu dalam tujuan, kritis dalam cara,” pungkasnya.