Jakarta — Ulama nasional Bachtiar Nasir mengingatkan bahwa situasi geopolitik global, khususnya gencatan senjata antara Iran dan Israel-Amerika, harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi oleh Indonesia, terutama dalam menjaga kedaulatan pangan dan energi nasional.

Dalam rilisnya, ia mengutip firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Ahzab ayat 10 yang menggambarkan situasi krisis multidimensi—psikologis, militer, dan spiritual—yang pernah dialami umat Islam dalam peristiwa Perang Khandaq.

“(Yaitu) ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatanmu tidak tetap lagi dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan, serta kamu berprasangka terhadap Allah dengan bermacam-macam prasangka.” (QS. Al-Ahzab: 10)

Menurutnya, gencatan senjata selama 14 hari antara Iran dan Israel bukanlah akhir konflik, melainkan jeda taktis untuk menyusun ulang strategi politik dan militer masing-masing pihak. Dampaknya, kata dia, tidak hanya terasa di kawasan Timur Tengah, tetapi juga merembet hingga Indonesia, mulai dari sektor energi hingga kebutuhan pokok masyarakat.

“Gaung krisis tidak hanya berhenti di pelabuhan minyak, tetapi sampai ke SPBU, produk turunan plastik, hingga meja makan kita,” ujarnya.

Transparansi Cadangan Beras Dipertanyakan

Di tengah situasi tersebut, publik dikejutkan oleh klaim pemerintah mengenai Cadangan Beras Nasional (CBN) yang mencapai 4,6 juta ton. Angka ini dinilai besar dan secara sepintas memberi rasa aman.

Namun, Bachtiar Nasir menekankan bahwa angka tersebut tidak cukup dilihat dari sisi kuantitas semata. Ia mengingatkan pentingnya transparansi terkait asal-usul stok, mekanisme pembentukan, pembiayaan, hingga akses masyarakat terhadap harga beras.

“Pertanyaannya bukan hanya berapa banyak, tetapi dari mana asalnya, bagaimana terbentuknya, dan apakah rakyat bisa mengaksesnya dengan harga terjangkau,” tegasnya.

Ia juga menyoroti potensi munculnya fenomena quiet policy atau kebijakan senyap, yakni kebijakan yang tidak sepenuhnya terbuka ke publik. Meski dalam kondisi tertentu pendekatan ini bisa dibenarkan, namun tanpa transparansi, hal tersebut berisiko menimbulkan ketidakpercayaan publik.

Kedaulatan Pangan Bukan Sekadar Angka

Lebih lanjut, Bachtiar Nasir menjelaskan bahwa kedaulatan pangan tidak hanya diukur dari besarnya cadangan beras. Ia menyebut ada tiga pilar utama yang harus terpenuhi, yakni ketersediaan stok yang aman, perlindungan terhadap petani, dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Jika salah satu aspek tersebut timpang, maka kedaulatan pangan hanya menjadi ilusi stabilitas semata.

“Negara mungkin mampu menyajikan angka yang meyakinkan, tetapi publik berhak tahu apakah itu berasal dari produksi lokal atau impor terselubung,” ujarnya.

Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk membuka data secara komprehensif, mulai dari volume impor, distribusi, penyerapan hasil panen, hingga kebutuhan nasional.

Belajar dari Perang Khandaq

Dalam analisisnya, Bachtiar Nasir mengaitkan kondisi saat ini dengan pelajaran dari Perang Khandaq. Saat itu, umat Islam menghadapi tekanan dari berbagai arah, baik dari luar maupun dari dalam.

Ia menilai kondisi serupa dapat terjadi saat ini, di mana tekanan global datang dari konflik geopolitik seperti ketegangan di Selat Hormuz, sementara di dalam negeri terdapat potensi kerentanan pangan dan energi.

“Bangsa yang kuat bukan yang cepat panik, tetapi yang jernih membaca realitas dan kokoh menjaga ketahanan dalam negeri,” ungkapnya.

Ia menekankan pentingnya menjaga ketahanan mental, memperkuat persatuan, serta berpegang teguh pada nilai-nilai Al-Qur’an sebagai fondasi menghadapi krisis.

Peran Publik dalam Mengawal Kebijakan

Di akhir pernyataannya, Bachtiar Nasir mengajak masyarakat untuk aktif mengawal kebijakan pemerintah, khususnya di sektor pangan dan energi. Ia menegaskan bahwa transparansi dan akurasi data menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik.

Dengan pengawasan yang kritis dan berbasis data, ia berharap kebijakan yang diambil benar-benar mampu memperkuat kedaulatan negara dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.

“Ketahanan negara harus dibangun di atas kepercayaan rakyat, bukan sekadar angka statistik,” pungkasnya.