JAKARTA — Kontroversi bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace (BoP) terus memantik perdebatan publik. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengundang puluhan tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam ke Istana Kepresidenan, Selasa (3/2/2026), untuk membahas polemik keikutsertaan Indonesia dalam badan perdamaian internasional tersebut.
Pasca pertemuan itu, ulama pro-kemerdekaan Palestina sekaligus Pimpinan Perkumpulan AQL, Ustaz Bachtiar Nasir, menyampaikan sejumlah catatan kritis. Ia menegaskan Indonesia tidak boleh terjebak dalam diplomasi ikut-ikutan atau fear of missing out (FOMO), terlebih jika kehadiran Indonesia di BoP justru mengkhianati perjuangan kemerdekaan Palestina.
Dalam konferensi pers daring melalui aplikasi Zoom dari Mekkah, Arab Saudi, Selasa (3/2/2026), Bachtiar Nasir menjelaskan bahwa keputusan Indonesia bergabung ke BoP merupakan hasil proses panjang dalam lingkaran delapan negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
“Indonesia awalnya ikut dalam pertemuan bersama tujuh negara dunia Islam yang tergabung dalam OKI. Lima negara Arab dan tiga non-Arab, yakni Indonesia, Turki, dan Pakistan. Ini proses yang sudah lama berjalan dan sangat intens,” ujar Ketua Umum DPP Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI) tersebut.
Bachtiar tidak menampik adanya tekanan sistemik dalam keputusan tersebut, terutama di tengah dinamika geopolitik global yang kerap berjalan di luar kendali Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia bahkan menyebut peran aktor besar dunia, termasuk mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang dinilai mencoba memainkan pengaruh dominan dalam konstelasi dunia Islam.
“Ini bukan tanpa tekanan. Jika Indonesia menolak, risikonya juga besar. Kita bisa hanya dijadikan stempel moderasi bagi kepentingan negara besar, dan ini sulit dihindari,” ungkapnya.
Meski demikian, Bachtiar mengaku memahami pertimbangan pemerintah. Selama ini, Indonesia kerap dinilai kurang memiliki pengaruh signifikan karena berada di luar lingkar utama forum-forum perdamaian dunia.
Menanggapi wacana kemungkinan Indonesia keluar dari BoP jika forum tersebut tidak efektif, Bachtiar Nasir mengingatkan rekam jejak diplomasi Indonesia yang berani mengambil sikap tegas demi prinsip keadilan.
“Kita punya sejarah keberanian diplomatik. Indonesia pernah keluar dari PBB,” tegasnya.
Sebagai catatan sejarah, pada 7 Januari 1965, Presiden Soekarno menarik Indonesia dari keanggotaan PBB sebagai bentuk protes atas terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Meski Indonesia kembali bergabung pada 1966, langkah tersebut dinilai menjadi simbol kedaulatan sikap politik luar negeri Indonesia.
Selain aspek politik, Bachtiar Nasir juga menyoroti sisi finansial keikutsertaan Indonesia di BoP. Ia menyebut iuran yang harus dibayarkan Indonesia mencapai hampir Rp17 triliun, sehingga menuntut adanya akuntabilitas dan indikator kinerja utama (Key Performance Indicator/KPI) yang jelas dan transparan.
“Indikatornya harus konkret. Apakah iuran ini mempercepat pembukaan gerbang bantuan kemanusiaan atau menghentikan agresi? Jika hanya seremonial, lebih baik anggaran itu disalurkan langsung lewat lembaga kredibel seperti BAZNAS untuk membantu rakyat Gaza,” katanya.
Bachtiar menegaskan, posisi Indonesia sebagai middle power harus diukur dengan “penggaris keadilan” sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945. Indonesia, menurutnya, tidak boleh sekadar menjadi pendengar, tetapi harus berani bersikap disruptif jika kebijakan yang dihasilkan forum internasional justru merugikan kemanusiaan.
“Kehadiran Indonesia di Board of Peace harus berpihak pada kemanusiaan. Opsi pintu keluar harus tetap terbuka jika forum ini merugikan Palestina. Jangan terjebak dalam agenda status quo hanya karena takut dianggap tidak konsisten,” pungkas Bachtiar Nasir.