JAKARTA — Forum Pewarta Digital Halal Indonesia (FPDHI) menyampaikan apresiasi atas capaian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang meraih Anugerah Brand Populer Indonesia pada ajang Disway Awards 2025 untuk kategori Lembaga Negara & Regulator.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, dari Founder Disway National Network, Dahlan Iskan, dalam prosesi penyerahan yang berlangsung di Jakarta dan turut disaksikan Wakil Kepala Kepolisian RI, Komjen Dedi Prasetyo, pada Kamis (4/12/2025).

Ketua FPDHI, Edy Susanto, menilai penghargaan ini sebagai bukti berkembangnya ekosistem halal nasional.
“Prestasi ini membanggakan, menunjukkan bahwa kerja-kerja BPJPH dalam memperkuat layanan halal benar-benar dirasakan publik. Ini menjadi momentum positif bagi kemajuan dunia halal Indonesia,” ujarnya, Jumat (5/12/2025).

Edy juga menyoroti peran kepemimpinan Ahmad Haikal Hasan yang dinilai berhasil mendorong percepatan transformasi layanan halal. “Di bawah kepemimpinan Babe Haikal, BPJPH bergerak lebih cepat, responsif, dan terbuka terhadap kebutuhan masyarakat. Gaya kepemimpinan yang komunikatif dan progresif ini membuat BPJPH semakin dipercaya,” katanya.

Menurutnya, berbagai langkah BPJPH dalam menyederhanakan layanan, memperluas edukasi, dan meningkatkan literasi halal memberikan dampak signifikan khususnya bagi pelaku UMK. Ia menilai bahwa penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas kerja kolektif BPJPH dalam menghadirkan layanan halal yang adaptif dan inklusif.

Sementara itu, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan mutu pelayanan halal. Transformasi yang dijalankan BPJPH, menurutnya, tidak hanya berfokus pada efisiensi, tetapi juga pada perluasan akses layanan bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Ahmad Haikal menegaskan bahwa digitalisasi, penyederhanaan prosedur, serta berbagai inovasi layanan dilakukan dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait peningkatan pelayanan publik dan pemberdayaan ekonomi rakyat kecil.

“Negara harus hadir untuk melindungi dan menguatkan rakyat kecil. Karena itu setiap penyederhanaan layanan halal kami pastikan berpihak kepada masyarakat dan ekosistem industri halal nasional, termasuk UMK agar mereka makin berkembang, produktif, dan berdaya saing,” tegasnya.