Kota Bekasi, 19 Mei 2025 – Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Bekasi menyatakan dukungan kepada Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, di tengah merebaknya spekulasi publik yang mengaitkan namanya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat olahraga di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bekasi.
Ketua GP Ansor Kota Bekasi, Hasan Muchtar, menegaskan bahwa hingga kini tidak ada bukti hukum maupun pernyataan resmi dari aparat penegak hukum yang menunjukkan keterlibatan Tri Adhianto dalam kasus yang tengah ditangani Kejaksaan Negeri Kota Bekasi.
“Kami meminta masyarakat dan semua pihak untuk menghormati proses hukum dan tidak berspekulasi. Fakta yang ada saat ini jelas: Kejaksaan telah menetapkan tiga tersangka, dan tidak satu pun dari mereka menyebut atau mengaitkan Wali Kota Tri Adhianto,” kata Hasan dalam pernyataan tertulis, Senin (19/5/2025).
GP Ansor mengapresiasi langkah transparan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dan menyambut baik hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai dasar penyidikan. Menurut Hasan, proses hukum harus ditegakkan secara adil tanpa ditunggangi kepentingan politik.
“Kami mendukung penuh penegakan hukum yang adil dan objektif. Namun kami menolak segala bentuk politisasi terhadap kasus ini, apalagi jika digunakan untuk menjatuhkan reputasi pejabat publik yang selama ini menunjukkan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tetap kritis namun bijak, serta tidak mudah terpancing opini publik yang belum diverifikasi.
“Tri Adhianto adalah kepala daerah yang dipilih secara demokratis. Tuduhan tanpa dasar hanya akan merusak kepercayaan publik terhadap proses hukum. Mari kita kawal kasus ini dengan kepala dingin dan semangat keadilan,” lanjut Hasan.
GP Ansor menyayangkan munculnya narasi yang mencoba mengaitkan kepala daerah dengan kasus tersebut tanpa dasar hukum yang kuat. Menurut Hasan, hal ini bisa mengganggu stabilitas pembangunan dan mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Kami melihat tuduhan liar ini lebih bernuansa politis daripada berdasarkan fakta hukum. Ini justru bisa mengganggu konsentrasi pemerintah dalam menjalankan agenda pelayanan masyarakat dan pembangunan,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Hasan menyerukan seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda dan civil society, untuk terus mendukung program-program prioritas Wali Kota Bekasi. Ia menekankan pentingnya menjaga integritas birokrasi dan menciptakan kondusivitas sosial yang mendukung pembangunan berkelanjutan.
“Kami berdiri di garis terdepan untuk mendukung kebaikan, namun juga tidak akan tinggal diam terhadap praktik korupsi. Tapi kami akan selalu berpijak pada fakta dan data, bukan opini dan kepentingan sesaat,” tutup Hasan.
