Jakarta – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mendorong penguatan sinergi lintas sektor guna memperkuat daya saing UMKM produk halal nasional. Hal ini disampaikan Sekretaris Utama BPJPH, Muhammad Aqil Irham, saat menjadi narasumber talkshow bertema “Lebih Berkah Pembiayaan bagi Pelaku UMKM Produk Halal” dalam kegiatan Buka Bersama dan Santunan yang digelar Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI), di Jakarta, Kamis (26/2/2026).
Dalam paparannya, Aqil menegaskan bahwa penguatan UMKM produk halal tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
“Jumlah UMK kita sangat besar dan tersebar di seluruh Indonesia. Sehingga dibutuhkan sinergi dan kolaborasi semua pihak untuk membantu para pelaku UMK agar bersertifikat halal,” ujarnya.
Sertifikasi Halal Jadi Variabel Penting Ekonomi
Aqil menjelaskan bahwa tren pasar menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap produk halal. Bahkan, generasi muda kini semakin selektif dalam memilih produk konsumsi.
“UMKM kita harus mengikuti perkembangan pasar. Konsumen hari ini semakin selektif. Bahkan anak-anak Gen-Z sekarang kalau mau makan bertanya dulu, ini sudah halal belum? Ini menjadi peluang besar untuk meningkatkan daya saing,” katanya.
Menurutnya, label halal saat ini tidak lagi sekadar pemenuhan regulasi, tetapi telah menjadi variabel penting dalam ekonomi dan daya saing usaha.
Program SEHATI Tingkatkan Kuota Sertifikat Halal Gratis
Sebagai bentuk dukungan konkret, BPJPH menghadirkan berbagai kebijakan kemudahan, termasuk program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Tahun 2026, BPJPH meningkatkan kuota fasilitasi sertifikat halal gratis menjadi 1,35 juta sertifikat, naik dari 1,1 juta sertifikat pada 2025.
Namun demikian, angka tersebut masih jauh dibandingkan total jumlah UMK di Indonesia yang sangat besar. Karena itu, pendekatan kolaboratif dinilai menjadi kunci.
BPJPH terus memperluas kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, sektor swasta, hingga berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat akses sertifikasi halal bagi UMKM dan memperkuat ekosistem halal nasional.
Pembiayaan Syariah Perkuat UMKM Halal
Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri UMKM Bidang Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga, Sudaryano R Lamangkona, menekankan pentingnya dukungan pembiayaan syariah dalam penguatan UMKM halal.
“Kita harus bersama-sama membangun UMKM untuk mendorong peningkatan perekonomian nasional. Saya berharap AMKI juga terus berperan aktif dalam mengedukasi pentingnya pembiayaan syariah dan penguatan UMKM halal,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Consumer Bank Syariah Nasional (BSN), Mochamad Yut Penta, menilai bank syariah memiliki peran strategis dalam memperkuat UMKM produk halal melalui pembiayaan berbasis prinsip syariah yang inklusif dan berkeadilan.
Skema pembiayaan syariah dinilai tidak hanya menyediakan akses modal, tetapi juga dapat diintegrasikan dengan program pendampingan usaha, penguatan manajerial, hingga ekspansi pasar.
Selain itu, bank syariah juga berperan dalam memperkuat ekosistem halal melalui sinergi dengan regulator, lembaga sertifikasi, dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk dalam mendukung pembiayaan proses sertifikasi halal dan pengembangan produk.
Dengan kolaborasi yang semakin luas, BPJPH optimistis penguatan UMKM produk halal akan menjadi motor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah nasional.
