Jakarta — Founder Indonesia Halal Watch, Ikhsan Abdullah, mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan logo nasional bagi seluruh produk lokal di Indonesia. Langkah ini dinilai penting guna memudahkan masyarakat dalam mengenali produk dalam negeri secara lebih jelas dan akurat.

Dorongan tersebut muncul berdasarkan hasil riset nasional yang dilakukan IHW bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada 25 Maret 2025, bertajuk “Fatwa Boikot MUI dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Industri Nasional”. Peluncuran riset ini turut dihadiri oleh pejabat Kementerian Perdagangan serta Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Asrorun Niam Sholeh.
Riset tersebut mengkaji dampak Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 yang menyerukan dukungan terhadap Palestina sekaligus boikot produk yang terafiliasi dengan Israel. Hasilnya menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam pola konsumsi masyarakat Indonesia.
“IHW menemukan bahwa fatwa ini tidak hanya berdampak secara moral dan keagamaan, tetapi juga mengubah perilaku konsumsi masyarakat yang kini lebih berpihak pada produk nasional. Karena itu, diperlukan instrumen seperti logo nasional untuk memudahkan identifikasi,” ujar Ikhsan, Kamis (2/4/2026).
Berdasarkan survei terhadap 975 responden di 13 wilayah kota/kabupaten, sebanyak 93,4% responden menyatakan dukungan terhadap fatwa tersebut. Sementara itu, 92,5% responden mengaku menjadi lebih selektif dalam memilih produk. Perubahan paling signifikan terlihat pada sektor makanan cepat saji (77,6%), minuman (75,2%), dan air mineral (78,2%).
Seiring meningkatnya kesadaran tersebut, masyarakat mulai beralih ke berbagai produk lokal seperti Le Minerale, Kopi Kapal Api, D’Besto, Richeese, CFC, Hokben, Wardah, Sabana, Ciptadent, hingga So Klin. Namun, tanpa adanya sistem penandaan yang jelas, potensi kesalahan informasi dan penyebaran hoaks masih cukup tinggi.
Peneliti BRIN, Fauziah, menilai bahwa fenomena ini justru membuka peluang besar bagi pertumbuhan UMKM dan industri nasional.
“Fatwa MUI 83 menjadi momentum penting dalam penguatan ekonomi nasional berbasis etika konsumsi. Namun, agar dampaknya optimal, perlu dukungan kebijakan seperti standardisasi label atau logo nasional,” jelasnya.
Produk-produk nasional juga dilaporkan mengalami peningkatan permintaan. Sejumlah produsen besar seperti Mayora, Indofood, dan Wings disebut ikut merasakan dampak positif dari pergeseran preferensi konsumen ini.
Melalui riset tersebut, IHW dan BRIN merekomendasikan sejumlah langkah strategis kepada pemerintah. Di antaranya penerbitan logo nasional resmi, penguatan sosialisasi fatwa MUI, dukungan terhadap produk alternatif lokal, penyusunan daftar resmi produk terafiliasi untuk mencegah hoaks, serta kolaborasi lintas sektor antara MUI, pemerintah, industri, media, dan masyarakat.
Ikhsan menegaskan bahwa kehadiran logo nasional bukan sekadar alat identifikasi, melainkan bagian dari upaya membangun kedaulatan ekonomi berbasis etika dan solidaritas global.
“Kami berharap pemerintah segera merilis logo nasional agar masyarakat tidak lagi ragu dalam memilih produk. Ini bukan hanya soal boikot, tetapi juga tentang membangun kemandirian ekonomi bangsa,” pungkasnya.