Ahadtimes.id – Tiba-tiba dipenghujung Rapat Paripurna terhenti oleh interupsi politikus PKS, drh Slamet, beliau memberikan point penekanan agar pemerintah, melalui Mentri Keuangan segera mengalokasikan anggaran darurat untuk wabah PMK.

Berikut naskah insterupsi drh Slamet, selaku anggota Komisi IV DPR RI yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI Ke-25 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021 – 2022, Rabu, 14 Juni 2022.

Bismillahirrahmanirrahiim,
Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.
Salam Sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati:
– Pimpinan dan Anggota DPR RI

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala, yang telah memberikan Rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih dapat hadir dan melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Shalawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada Rasulullah Shollahu ‘Alaihi Wassalam, insan yang telah mengajarkan kepada kita tentang hakikat keadilan yang harus ditegakkan demi membangun masyarakat yang sejahtera.

Pimpinan, Anggota Dewan, serta hadirin yang kami hormati,

Pada tahun 1990 merupakan tonggak sejarah bagi dunia kesehatan hewan di Indonesia yang mana melalui resolusi Badan  Kesehatan Hewan Dunia (OIE) no. IX Indonesia resmi dinyatakan bebas dari wabah penyakit mulut dan kuku (PMK). Namun penyakit ini kembali ditemukan menyerang ternak sapi milik masyarakat yang artinya prestasi selama 32 tahun Indonesia bebas PMK tercoreng akibat ulah segelintir oligarki yang bermain dibelakang importasi hewan dan produk peternakan selama ini.

Masuknya wabah penyakit hewan ini jika tidak segera ditangani maka akan memberikan dampak domino yang sangat besar khususnya bagi peternakan rakyat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Pimpinan, Anggota Dewan, serta hadirin yang kami hormati,

Carut marut tata kelola peternakan nasional sebenarnya hanyalah ekses dari buruknya pengelolaan sector pangan dalam negeri. Tumpang tindih kewenangan dan sulitnya melakukan koordinasi antar kementrian dan lembaga adalah kejadian lumrah yang sering kita jumpai di negeri ini.

UU Cipta Kerja yang pemerintah anggap sebagai jalan keluar bagi kekuatan nasional justru semakin menunjukkan kelemahannya dengan semakin terbukanya mekanisme importasi hewan dan produk ternak di Indonesia.

Hadirin sekalian yang kami banggakan
Pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami menyampaikan beberapa tuntuntan sebagai berikut:

1. Kami meminta pemerintah untuk bergerak cepat menghentikan penyebaran wabah PMK di Indonesia melalui pengendalian pola importasi hewan dan produk ternak khususnya yang berasal negara-negara yang belum dinyatakan bebas PMK serta mengusut tuntas persoalan dibalik mewabahnya PMK di Indonesia.

2. Kami meminta pemerintah melalui kementrian keuangan untuk segara melakukan alokasi anggaran darurat bagi penanganan wabah PMK melalui pencairan dana automatic adjustment milik kementrian pertanian sebesar 1,4 triliun rupiah.

3. Anggaran pembangunan Ibu Kota Negara mencapai 466 triliun yang sekitar 20% biayanya bersumber dari APBN bahkan kementrian keuangan telah menganggarkan 23 Triliun Rupiah untuk IKN pada tahun 2023 artinya dengan porsi anggaran seperti tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mengatakan tidak punya anggaran bagi penanganan PMK yang hanya membutuhkan kurang lebih sebsar 4,2 Triliun Rupiah.

Demikianlah beberapa catatan yang dapat kami sampaikan perhatian pimpinan dan Anggota Dewan, serta hadirin semua kami ucapkan terima kasih.
Billahi taufiq wal hidayah
Wassalammualaikum Warohmatullohi Wabarakatuh
Jakarta, 14 Juni 2022