Jakarta – Ketua Umum JATTI (Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia), Ustaz Bachtiar Nasir, menyampaikan pandangan penting mengenai urgensi merajut kembali persatuan nasional demi membangun kekuatan bangsa. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa bangsa yang kuat adalah bangsa yang bersatu, karena dari persatuan lahir kekokohan solidaritas dan stabilitas nasional.
Menurutnya, sejarah menunjukkan bahwa keruntuhan sebuah bangsa kerap kali diawali oleh konflik internal, terutama ketika kelompok-kelompok besar yang berpengaruh saling bertentangan. Di Indonesia, terdapat tiga kelompok besar yang memiliki kekuatan signifikan dalam perjalanan sejarah dan arah bangsa, yakni partai politik, TNI, dan umat Islam.
“Sebelum Indonesia merdeka, partai belum ada. Tapi kekuatan bersenjata dan masyarakat Muslim telah menjadi motor utama perjuangan kemerdekaan. Kini, ketiganya tetap menjadi penentu dalam menjaga arah bangsa,” ungkapnya.
Bachtiar juga menyoroti bahwa mahasiswa dan oligarki turut memberi warna dalam dinamika bangsa, meski sifatnya berbeda. Mahasiswa cenderung insidentil, sementara oligarki lebih pada kepentingan ekonomi yang terkadang tak berpihak pada persatuan bangsa.
Ia menambahkan bahwa stabilitas nasional merupakan prasyarat pembangunan. Oleh karena itu, setiap pemerintahan baru dituntut untuk segera merangkul semua kekuatan utama, seperti yang terlihat dalam pembentukan koalisi pemerintahan dengan melibatkan partai-partai politik hingga kelompok militer.
Terkait umat Islam, Bachtiar menekankan bahwa sebagai kelompok mayoritas dan kekuatan sosial yang besar, mereka memiliki posisi krusial dalam menjaga harmoni dan persatuan nasional. Ia menyambut baik arah pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto yang mulai merangkul elemen-elemen penting dari kalangan Islam.
“Berbeda dengan rezim sebelumnya yang menggunakan pendekatan konflik di kalangan umat, strategi pemerintahan Prabowo yang merangkul justru menjadi modal sosial yang sangat strategis,” tegasnya.
Ia pun berharap, langkah ini menjadi pijakan awal untuk membangun bangsa yang solid, kuat, dan maju, serta menghindari politik dendam yang kontraproduktif bagi persatuan.
(Jakarta, 22 April 2025)
