JAKARTA – Ribuan orang dari berbagai elemen masyarakat menghadiri Aksi Rakyat Bela Indonesia di Lapangan Hijau Masjid Agung Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Ahad (8/11/2026). Menghadirkan sejumlah pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam dan tokoh nasional, aksi tersebut menyuarakan lima tuntutan kebangsaan, mulai dari pengusutan dugaan penyadapan ilegal hingga penolakan terhadap dominasi oligarki yang dinilai mengancam kedaulatan negara.

Pembina AQL Islamic Center sekaligus Ketua Aksi Rakyat Bela Indonesia, KH Bachtiar Nasir (UBN), menyampaikan lima tuntutan tersebut dalam orasinya di hadapan massa. Ia mengajak masyarakat memperkuat persatuan untuk menjaga kedaulatan Indonesia serta mendesak pemerintah dan seluruh lembaga negara menjalankan hukum secara konsisten.

“Beneran merdeka? Harus merdeka! Allahu Akbar!” seru UBN mengawali orasinya.

Menurut UBN, semangat kemerdekaan tidak cukup diwujudkan melalui pekik dan simbol, tetapi harus disertai keberanian menjaga keselamatan negara serta menentang penyalahgunaan kekuasaan.

“Insya Allah takbir kita semua dan pekik kemerdekaan hari ini akan menggetarkan mereka-mereka yang sedang menimbulkan kecemasan dan ketakutan di masyarakat,” kata UBN.

Sejumlah tokoh dan pimpinan organisasi turut menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Ketua Umum Al-Irsyad Al-Islamiyyah Faisal bin Madhi, Bendahara Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Hilman Latief, Presiden Syarikat Islam Ferry Juliantono, Ketua Umum Wahdah Islamiyah KH Muhammad Zaitun Rasmin, serta anggota Presidium Majelis Arah Indonesia KH Fahmi Salim.

Hadir pula Ketua Dewan Pembina Yayasan Pesantren Islam Al Azhar Prof Jimly Asshiddiqie, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Erick Yusuf, dan sejumlah perwakilan organisasi Islam lainnya.

Lima Tuntutan Aksi Rakyat Bela Indonesia

Dalam orasinya, UBN menjelaskan bahwa gerakan tersebut membawa lima tuntutan sebagai respons terhadap berbagai persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah dan lembaga negara.

Pertama, mengajak seluruh rakyat Indonesia bersatu membela bangsa dan negara. Kedua, mendesak penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti mengkhianati kepentingan bangsa dan negara.

Ketiga, mengajak rakyat melawan dominasi oligarki serta intervensi negara asing yang dinilai merugikan kepentingan nasional. Keempat, menuntut pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Adapun tuntutan kelima adalah mendesak penegakan hukum secara konsisten, termasuk pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) sesuai kewenangan masing-masing lembaga negara.

UBN menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara berdaulat yang harus memiliki kemampuan mengelola sumber daya alam dan menentukan arah kebijakan ekonominya secara mandiri.

Karena itu, menurut dia, kekayaan nasional harus dikelola untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, bukan hanya menguntungkan kelompok tertentu.

UBN Soroti Dugaan Penyadapan dan Penguasaan Kekayaan Negara

Salah satu isu yang mendapat perhatian dalam orasi UBN adalah dugaan penyadapan ilegal yang belakangan menjadi perhatian publik. Ia mempertanyakan kemungkinan penggunaan sumber daya negara untuk kepentingan di luar penegakan hukum.

“Bayangkan, menyadap pakai uang rakyat untuk kepentingan dia, karena tidak ingin kehilangan kenyamanannya setelah berkuasa begitu lama. Ini orang serakah atau tidak?” ujar UBN.

UBN mengaitkan persoalan tersebut dengan dugaan penyalahgunaan kekuasaan. Ia menilai setiap tindakan yang berpotensi membahayakan kepentingan nasional harus diperiksa secara serius dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme hukum.

Namun, dugaan mengenai motif penyadapan yang disampaikan UBN merupakan penilaian pribadinya dalam orasi dan belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum tanpa pembuktian dari aparat berwenang.

Selain itu, UBN menyoroti praktik oligarki dan penguasaan aset strategis negara. Menurutnya, dominasi kelompok tertentu dalam pengelolaan sumber daya dapat melemahkan kedaulatan ekonomi Indonesia.

“Ketiga, rakyat bersatu melawan oligarki dan penguasaan aset atas negara dan melawan negara-negara yang mendukung di belakangnya, siap?” serunya.

Pada tuntutan keempat, UBN secara khusus mengingatkan pentingnya pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945. Ia mengkritik dugaan ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam dan praktik ekspor yang menurutnya berpotensi merugikan penerimaan negara.

“Sekarang ini rakyat cuma melihat dan mendapatkan asapnya, rakyat sakit paru-paru, tapi dia yang ambil duitnya, diekspor tapi tidak bayar pajak ke negara, malah negara tetangga yang diperkaya. Ini pengkhianat atau bukan?” katanya.

Pernyataan tersebut merupakan kritik UBN terhadap tata kelola kekayaan nasional. Adapun dugaan pelanggaran perpajakan maupun kegiatan ekspor yang merugikan negara tetap membutuhkan pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut.

UBN juga meminta pemerintah dan lembaga legislatif memastikan setiap putusan pengadilan dijalankan secara konsisten.

“Apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, harus dijalankan atau tidak? Kalau tidak dijalankan, kita rakyat bergerak atau tidak?” serunya.

Ia turut menyampaikan seruan kepada Presiden, pimpinan MA, MK, MPR, DPR, serta partai politik agar memastikan penyelenggaraan negara tetap berlandaskan hukum.

“Laksanakan hukum, sebab ini negara hukum,” tegasnya.

Jimly Asshiddiqie: Masjid Harus Menjadi Suara Penyeimbang Kekuasaan

Ketua Dewan Pembina Yayasan Pesantren Islam Al Azhar, Prof Jimly Asshiddiqie, menjelaskan bahwa penyelenggaraan Aksi Rakyat Bela Indonesia berawal dari komunikasi sejumlah tokoh yang memiliki kegelisahan serupa terhadap perkembangan situasi nasional.

Jimly mengungkapkan, pada Jumat (6/11/2026), dirinya dihubungi sejumlah tokoh yang menyampaikan keinginan untuk mengadakan kegiatan bersama di kawasan Masjid Agung Al Azhar.

“Hari Jumat saya dihubungi dan didatangi oleh para tokoh, mereka ingin mengadakan aksi di Al Azhar, sekarang sudah kumpul. Cepat sekali ini,” kata Jimly.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut menilai pertemuan berbagai elemen masyarakat menunjukkan adanya kesamaan kepedulian terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Rupanya, ada hati nurani yang sama, yang mempersatukan kita. Ada akal sehat yang sama yang mempersatukan kita berkumpul di sini hari ini. Ini namanya moral power, logic power, karena kita menghadapi situasi dan kondisi negara yang mengkhawatirkan,” ujarnya.

Jimly menegaskan bahwa Masjid Agung Al Azhar bukan sekadar tempat ibadah dan pendidikan. Menurutnya, masjid juga memiliki peran sebagai ruang perjuangan umat dan penyampaian aspirasi moral.

“Masjid Agung bukan hanya tempat shalat, bukan cuma tempat pendidikan. Ini adalah tempat perjuangan umat Islam,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa Masjid Agung Al Azhar bukan milik satu golongan, mazhab, ataupun organisasi tertentu. Karena itu, independensi masjid perlu dijaga agar tetap menjadi ruang bersama bagi umat.

Jimly kemudian menyoroti pentingnya kekuatan moral masyarakat sebagai penyeimbang kekuasaan. Ia menilai ruang publik yang independen diperlukan agar penyelenggaraan negara tetap memperoleh pengawasan dan kritik.

“Gejala yang terjadi di negara kita adalah hegemoni kekuasaan tertentu, maka perlu diimbangi, dan itu harus disuarakan oleh masjid,” ujarnya.

Jimly menyatakan dukungannya terhadap inisiatif para tokoh dan pimpinan ormas yang menyelenggarakan aksi tersebut. Ia berharap aspirasi yang disampaikan dapat berkontribusi bagi penguatan kehidupan berbangsa.

“Saya sangat mendukung inisiatif kawan-kawan dalam aksi bela rakyat Indonesia. Kita menyuarakan suara nurani dan suara akal sehat,” kata Jimly.

Muhammadiyah Harapkan Kejelasan dan Ketenangan Masyarakat

Bendahara Umum PP Muhammadiyah, Prof Hilman Latief, dalam kesempatan yang sama menyampaikan pentingnya menciptakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang aman serta memberikan ketenangan bagi seluruh warga.

Hilman mengatakan, berbagai peristiwa yang memunculkan kebingungan dan kekhawatiran publik perlu disikapi melalui keterbukaan informasi dan kejelasan penanganan dari pihak berwenang.

“Kita berkumpul menumpahkan keresahan kita bersama. Bagi umat Islam, bagi kami Pimpinan Pusat Muhammadiyah, tentu kejadian-kejadian yang menyebabkan kebingungan dan kekhawatiran dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus kita hindari,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan kepolisian yang telah memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai persoalan yang berkembang.

“Kami mengapresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah, kepolisian yang sudah menyampaikan kepada publik apa yang sedang terjadi. Mudah-mudahan semuanya jelas sehingga kita diberi ketenangan dalam menjalani kehidupan,” kata Hilman.

Menurutnya, ketenangan masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam membangun demokrasi yang sehat. Generasi muda harus memiliki ruang untuk berkarya dan menyampaikan pendapat tanpa rasa takut.

“Anak muda dapat berkreasi tanpa kekhawatiran, menyampaikan suara dan pikiran tanpa ketakutan,” tuturnya.

Hilman berharap organisasi keagamaan terus memberikan kontribusi pemikiran bagi bangsa sekaligus membantu menciptakan kehidupan sosial yang damai dan kondusif.

Berawal dari Konsolidasi Tokoh dan Pimpinan Ormas

Aksi Rakyat Bela Indonesia merupakan kelanjutan dari konsolidasi sejumlah tokoh dan pimpinan organisasi kemasyarakatan yang berlangsung di Auditorium Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Sabtu (7/11/2026).

Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi para penggagas untuk menyatukan pandangan dan merumuskan aspirasi terkait persoalan kebangsaan. Lima tuntutan yang disampaikan dalam aksi mencakup persatuan nasional, penegakan hukum, kedaulatan ekonomi, pengelolaan kekayaan negara, serta pelaksanaan konstitusi.

Melalui kegiatan tersebut, para penggagas menyatakan komitmen untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional. Mereka juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan bangsa di tengah berbagai persoalan nasional.

Aksi ini sekaligus menjadi panggung bagi para tokoh untuk menyuarakan pentingnya pengawasan terhadap kekuasaan, kepastian hukum, dan pengelolaan sumber daya nasional yang berpihak kepada kepentingan rakyat.