JAKARTA – Jurnalis senior sekaligus analis politik dan pertahanan Dr. Selamat Ginting mengemukakan analisis mengenai dugaan upaya “kudeta merangkak” terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia mengaitkan istilah tersebut dengan dinamika politik di tengah polemik dugaan penyadapan di lingkungan kepolisian yang belakangan menjadi perhatian publik.

Analisis itu disampaikan Selamat dalam diskusi SAJID Friday Morning Talk bertajuk “Penyadapan LSP, Makar, dan Masa Depan Gibran” di AQL Islamic Center, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (6/11/2026). Diskusi dipandu Ketua Umum Serikat Jurnalis Muslim Indonesia (SAJID), KH Bachtiar Nasir.

Dalam forum tersebut, Selamat menjelaskan bahwa istilah kudeta merangkak yang digunakannya merujuk pada dugaan upaya menggoyahkan kepemimpinan Presiden Prabowo melalui perlawanan yang tidak dilakukan secara terbuka.

“Kudeta merangkak dalam pengertian kudeta terhadap Presiden Prabowo Subianto,” kata Selamat.

Menurut dia, dinamika politik tidak selalu memperlihatkan perlawanan secara langsung. Ada pula bentuk perlawanan yang berlangsung diam-diam atau melalui gerakan yang tidak terlihat di ruang publik.

“Ya namanya kalau politik itu tidak secara terbuka, ya. Ada silent, ada perlawanan diam-diam kayak gitu,” ujarnya.

Dugaan Penyadapan dan Dimensi Perebutan Kekuasaan

Dalam dialog bersama Bachtiar Nasir, Selamat menduga persoalan penyadapan tidak hanya berkaitan dengan kemungkinan penyalahgunaan perangkat teknologi, tetapi juga memiliki dimensi politik yang berkaitan dengan perebutan kekuasaan.

Saat ditanya mengenai sasaran terbesar dari dugaan pengkhianatan yang dibahas dalam diskusi tersebut, Selamat menjawab bahwa kepentingan yang diperebutkan adalah kekuasaan.

“Ya pasti kekuasaan,” katanya.

Selamat kemudian menyinggung sejumlah peristiwa di lingkungan kepolisian, termasuk dugaan penggunaan perangkat penyadapan untuk kepentingan di luar tugas institusi. Ia juga menyampaikan dugaan masih adanya jaringan tertentu yang tersisa di lingkungan kepolisian.

Namun, dalam rilis diskusi tersebut, dugaan mengenai jaringan maupun keterkaitan politik itu belum disertai pemaparan bukti atau identitas pihak-pihak yang dimaksud.

Minta Pengusutan Menyeluruh hingga Dugaan Tindak Pidana Lain

Selamat berpandangan bahwa pengungkapan persoalan penyadapan perlu dilakukan secara menyeluruh. Menurut dia, penelusuran tidak seharusnya berhenti pada dugaan penyalahgunaan perangkat pengawasan, tetapi juga perlu mencermati kemungkinan keterkaitan dengan tindak pidana lain.

Ia menyebut sejumlah persoalan yang menurutnya perlu ditelusuri, antara lain pertambangan ilegal, narkoba, perjudian daring, transfer pricing, hingga prostitusi.

Selain itu, Selamat menekankan pentingnya pengamanan barang bukti digital dalam proses pengungkapan perkara. Ia menyinggung dugaan adanya seorang perwira menengah yang menolak perintah untuk menghapus barang bukti karena khawatir tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

Persoalan barang bukti digital, menurutnya, menjadi bagian penting dalam memastikan proses pengungkapan perkara dapat berjalan dan setiap dugaan dapat ditelusuri secara hukum.

Momentum Pembenahan Institusi Kepolisian

Lebih lanjut, Selamat menilai perkembangan persoalan tersebut dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan institusi kepolisian.

Ia juga menyoroti perlunya pergantian dan mutasi pejabat secara bertahap sebagai bagian dari upaya memastikan reformasi institusi berjalan.

Dalam pandangannya, masyarakat perlu melihat dinamika yang berkembang dengan mempertimbangkan kepentingan negara dan stabilitas pemerintahan. Ia mengajak masyarakat untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, sembari tetap mengakui adanya kekurangan yang perlu diperbaiki.

“Jadi kita mesti sekarang teman-teman mendukung pemerintahan Presiden Prabowo. Kita harus menyatu dulu. Memang ada kekurangan? Iya. Tapi kita harus coba berpikir strategis,” ujarnya.

Diskusi tersebut mengangkat isu penyadapan, dugaan makar, serta dinamika politik nasional. Pandangan Selamat mengenai adanya dugaan “kudeta merangkak” merupakan analisis yang disampaikannya dalam forum diskusi dan bukan kesimpulan hukum mengenai adanya upaya kudeta terhadap Presiden.